Saat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri peringatan 14 tahun tsunami di Aceh, Rabu (26/12) lalu. Terlihat dukungan dan tingginya antusiasme masyarakat Aceh yang hadir secara sukarela menyambut kedatangan calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Ketua relawan nasional Sahabat Prabowo Sandi Aceh, Mahfudz Y Loethan optimis bakal merebut mandat dari para ulama,, rakyat dan masyarakat Aceh.

Hal itu dikarenakan masyarakat Aceh sangat mendambakan hadirnya kepemimpinan nasional yang baru. Harapan perubahan itu dipercayakan sepenuhnya kepada sosok Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Dukungan para ulama, rakyat dan segenap masyarakat Aceh untuk Prabowo menjadi presiden sangat besar. Insya Allah, kami makin optimis merebut mandat dari rakyat ini, dengan kemenangan yang besar,”  ujar ketua relawan nasional Sahabat Prabowo Sandi Aceh, Mahfudz Y Loethan.

Dikatakan Mahfudz, besarnya dukungan tampak dari tingginya antusiasme masyarakat Serabi Mekkah yang hadir secara sukarela menyambut kedatangan Prabowo Subianto di bumi Aceh bertepatan dengan peringatan 14 tahun tsunami di Aceh, Rabu (26/12).

Dengan kehadiran Ketua Umum Gerindra dan mantan wakil Gubernur DKI Jakarta itu membuktikan bahwa kedua pasangan usungan partai koalisi Indonesia Adil Makmur tersebut sangat peduli dengan Aceh.

“Kehadiran calon wakil presiden Sandiaga Uno beberapa waktu yang lalu di Aceh, juga menyiratkan hal tersebut, peduli dengan Aceh,” ujarnya.

“Disamping itu, rakyat juga sudah sangat berhajat kepemimpinan nasional, untuk memperbaiki ekonomi, terciptanya lapangan kerja dan kestabilan harga, serta kepastian hukum tercipta di tangan duo pemimpin ini,” lanjut Mahfudz.

Ternyata masyarakat Aceh mendambakan pasangan Prabowo-Sandiaga sebagai pemimpin baru. Semoga harapan dan keinginan masyarakat Aceh segera terwujud sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

via Ternyata Masyarakat Aceh Dambakan Prabowo-Sandiaga Sebagai Pemimpin Baru

credit by #913

Dalam acara istighosah dan doa bersama untuk bencana tsunami Selat Sunda di Banten, Sabtu, 29 Desember 2018. Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin menyinggung soal ‘penculikan’ dan mengatakan Joko Widodo tidak pernah menculik orang.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menilai pernyataan calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin perihal Joko Widodo tidak pernah menculik orang tidak perlu dilontarkan. Riza tidak menampik pernyataan itu menjadi sindiran terhadap calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

“Pernyataan itu tidak perlu, karena Pak Kiai itu ulama, harusnya menyejukkan,” ujar Riza, Sabtu, 29 Desember 2018.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin memuji Jokowi dan menyebut semua yang dilakukan capres petahana itu positif. Menurut dia, pemerintahan Jokowi dipenuhi kerja-kerja membangun infrastruktur seperti jalan, bandara, dan pelabuhan. Selain itu ada pula program pro rakyat, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, dan sebagainya.

“Semuanya positif, mana ada beliau menculik orang, menganiaya orang. Enggak pernah membunuh orang, enggak pernah,” ujar Ma’ruf  Amin dalam acara istighosah dan doa bersama untuk bencana tsunami Selat Sunda di Banten, Sabtu, 29 Desember 2018.

Menurut Riza, pernyataan itu hanya usaha mencari-cari kesalahan Prabowo karena elektabilitas Prabowo dan pasangannya, Sandiaga Uno terus mengalami tren peningkatan. Sehingga membuat Ma’ruf dan tim Jokowi kaget dan bingung.

Riza mengatakan, saat Prabowo dan Sandiaga berkampanye juga diterima banyak orang di berbagai tempat. Sambutan untuk keduanya selalu membludak, katanya, meski tanpa pengerahan massa.

Tetapi sebaliknya, ujar Riza, popularitas dan elektabilitas Jokowi – Ma’ruf cenderung stagnan, bahkan menurun. Kampanye pasangan tersebut di berbagai daerah, kata Riza, juga sepi meski massa sudah dikerahkan.

“Karena begitu pihak sebelah kaget, bingung, cari-cari kesalahan. Kalau Prabowo udah biasa dari dulu difitnah,” kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga ini.

Namun demikian, pernyataan Ma’ruf Amin soal ‘penculikan’, Gerindra menilai sebagai upaya mencari-cari kesalahan Prabowo Subianto.

via Pernyataan Ma’ruf Amin Soal ‘Penculikan’, Gerindra: Upaya Mencari-Cari Kesalahan Prabowo Subianto

credit by #913

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan elite-elite di Jakarta tidak memahami perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, termasuk para pejuang pro-integrasi Timor Timur.

Pernyataan tersebut kemudian diaminkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bahkan, BPN Prabowo-Sandiaga menyebut para pejuang pro-integrasi Timor Timur itu merupakan pahlawan.

“Mereka ini pahlawan. Mereka bukan hanya bicara atau bernarasi membela NKRI, tapi mereka sudah melakukannya,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, saat dihubungi, Kamis (27/12/2018).

Tetapi perlu diakui, menurutnya, bahwa perhatian pemerintah terhadap mereka masih kurang maksimal. Andre menyebut soal minimnya fasilitas dan kesejahteraan.

“Faktanya, fasilitas yang didapatkan pengungsi di Atambua ini masih kurang maksimal. Coba lihat kondisi riil di sana. Masih tertinggal fasilitasnya. Kondisi mereka ya kurang maksimal, kesejahteraan mereka kurang diperhatikan,” tutur politikus Gerindra itu.

“Padahal ini kan luar biasa pengorbanannya. Harusnya pemerintah bisa memberikan lebih baik. Makanya Pak Prabowo berjanji akan lebih menyejahterakan mereka jika terpilih di 2019,” tambah Andre.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyebut elite di Jakarta tidak paham perjuangan dan pengorbanan para pejuang pro-integrasi Timor Timur. Padahal, menurut Prabowo, para pejuang tersebut sudah berkorban nyawa, keluarga, dan harta kekayaannya untuk mempertahankan kedaulatan RI.

“Banyak elite di Jakarta tidak mengerti, tidak paham, perjuangan dan pengorbanan Saudara-saudara sekalian. Jangankan pengorbanan Saudara-saudara, penderitaan rakyat Indonesia di tempat lain, bahkan di Ibu Kota sendiri, mereka tidak mengerti, bahkan tidak paham atau pura-pura tidak paham,” jelas Prabowo.

Sementara itu, Prabowo bangga dengan kesetiaan rakyat Indonesia di Timor Timur yang kini sudah pindah dan tinggal di Atambua. Prabowo berjanji akan mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Perjuangan itu bukan sebatas kata-kata, tetapi pengorbanan itu diwujudkan dengan perbuatan yang nyata untuk NKRI. Dan saya akan terus berjuang untuk saudara saudara,” tegas Prabowo.

Namun demikian, soal pro-integrasi Timor Timur, Tim Prabowo menilai bahwa perhatian pemerintah masih kurang maksimal.

via Soal Pro-Integrasi Timor Timur, Tim Prabowo: Perhatian Pemerintah Masih Kurang Maksimal

credit by #913

Sulawesi Selatan merupakan lumbung suara milik Wakil Presiden, Jusuf Kalla dan Partai Golkar. Namun Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno meyakini mampu meraup suara di wilayah tersebut.

Keyakinan itu tidak lepas dari adanya dukungan beberapa pihak termasuk dari pengusaha asal Sulawesi Selatan, Aksa Mahmud. Priyo juga mengungkapkan bahwa angin perubahan berhembus di Pilpres 2019 ini.

“Walaupun itu basis Golkar, walau ada tokoh sekaliber pak JK, tetapi ya kami yakin termasuk hitung-hitungan kami dalam survei internal kami termasuk basis besar yang akan memberikan perolehan dukungan yang cukup signifikan dan besar di sana,” tutur Priyo di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

Priyo menyampaikan nada positif yang tentunya tidak lepas dari dukungan-dukungan bahkan dari pihak yang berseberangan secara de facto. Lantaran Priyo menyebut jika dukungan tersebut datang dari Aksa Mahmud, seorang pengusaha asal Sulawesi Selatan dan juga merupakan adik ipar Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Priyo juga menyebut jika Prabowo mempunyai kedekatan dengan Aksa Mahmud bahkan pernah terlihat bersama Prabowo dalam beberapa kesempatan. Dan ternyata menurut Priyo, tidak hanya Aksa Mahmud saja, banyak kader-kader Golkar yang juga memberikan dukungan untuk Prabowo-Sandiaga.

“Iya betul (dekat dengan Prabowo). Jadi gini, termasuk yang anda sebut tadi (Aksa Mahmud), meskipun itu mestinya tidak kami umumkan, karena memang ada organ-organ yang sangat simpati dengan kami bahkan ini yang sering luput dari media massa, banyak tokoh-tokoh dari Golkar yang bergabung dengan kami,” pungkas Priyo.

Namun demikian, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemilih signifikan, Sulawesi Selatan menjadi wilayah rebutan dukungan dua pasangan calon presiden-wakil presiden, Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo – Sandiaga Uno. Sementara itu, Sandiaga berkampanye di provinsi ini mulai Senin lalu sampai kemarin.

via Didukung Tokoh Lokal, Tim Prabowo Yakin mampu Raih Suara Di Sulawesi Selatan

credit by #913

Terkait divestasi PT Freeport Indonesia, Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Andre Rosiade menjelaskan cuitan kader partainya, Rachel Maryam. Adapun Rachel mengkritisi langkah pemerintah membeli mayoritas saham Freeport ketimbang menunggu masa kontrak habis pada 2021.

Menurut Andre, inti dari cuitan rekannya itu adalah untuk mengkritisi pemerintah karena terlalu terburu-buru untuk membeli saham Freeport. Padahal, menurut dia, jika pemerintah menunggu sejenak, paling tidak sampai masa pemerintahan baru, Indonesia bisa mendapatkan tambang di Papua itu dengan harga yang murah, bahkan cuma-cuma.

“Ada wacana kontraknya habis 2021, kan dua tahun sebelumnya yaitu pada 2019 kita bisa negosiasi dengan Freeport untuk memperpanjang kontrak atau tidak, seharusnya tunggu pemerintah baru dulu di 2019,” kata Andre, Selasa, 25 Desember 2018.

Rachel sebelumnya menyindir, tidak sedikit pihak yang mengapresiasi keberhasilan Indonesia menguasai 51,2 persen saham PTFI tersebut.

“Ada rumah dikontrakin ke orang. Pas kontraknya abis, untuk bisa ambil alih rumahnya sendiri, si pemilik rumah harus beli ke yg ngontrak. Belinya pake duit utang ke tetangga. Lalu semua tepuk tangan bahagia,” katanya seperti dikutip dari cuitan di akun Twitter-nya, @cumarachel pada Sabtu pekan lalu, 22 Desember 2018.

Kemudian cuitan itu sempat menuai berbagai respons warganet sampai pakar ekonomi. Karena itu, Rachel pun kembali membuat cuitan anyar soal Freeport.

“Gini lho. Dari pada utang untuk bayar saham yg sebenernya gausah dibeli di thn 2021, lebih baik uang hutangnya dipakai untuk beli modal aset2 untuk mengganti aset2 yg khawatir akan diangkutin si pengontrak itu. Sama-sama ngutang, tapi kedaulatan menjadi 100 persen,” ucap Rachel.

Sama dengan Rachel, Andre menyebut pemerintah harusnya mencermati bahwa Freeport masih mempunyai kewajiban untuk membayar denda akibat beberapa pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu perkara yang diungkit Andre adalah soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas perusahaan pertambangan itu.

“Hasi audit BPK-nya kan kita rugi ratusan triliun dengan kerusakan lingkungan itu, harusnya tunggu dulu kita tunggu dulu pemerintahan baru, jangan dikemas sekadar untuk pencitraan,” jelas Andre.

Andre tidak ingin gara-gara Pemilu, pemerintah jadi terburu-buru mengeluarkan kocek dari utang dengan nominal sampai di atas Rp 50 triliun itu. “Ini bisa menambah beban untuk bangsa kita, padahal kita bisa dapat lebih murah, bahkan gratis.”

Andre mengatakan, dengan rampungnya divestasi Freeport beberapa hari yang lalu, Indonesia jadi harus ikut menanggung beban perusahaan pertambangan itu. Termasuk untuk membiayai persoalan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan emas dan tembaga di Mimika, Papua tersebut.

“Jadi apakah pantas kita beli dengan Rp 52 triliun, apalagi 2021 harus selesai, wajar enggak angkanya segitu?”

Sementara itu, pada Maret 2018, BPK juga pernah melaporkan hasil audit atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap penerapan kontrak karya Freeport Indonesia. Hasil audit yang dipublikasikan ini menunjukkan adanya kerusakan ekosistem akibat limbah PT Freeport Indonesia di Papua senilai Rp 185 triliun.

Tetapi, Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, menyebut BPK masih akan memonitor tindakan dari Kementerian LHK soal kerusakan lingkungan akibat limbah Freeport itu. “BPK akan memonitornya karena LHK adalah mitra BPK yang akan melakukan pemeriksaan,” kata Rizal.

Namun demikian, itulah tanggapan Gerindra terkait cuitan Rachel Maryam soal Freeport Indonesia.

via Ini Tanggapan Gerindra Terkait Cuitan Rachel Maryam Soal Freeport Indonesia

credit by #913

Pertemuan Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai akan memperkuat strategi pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.

Arya Fernandes, Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan pertemuan petinggi Partai Demokrat dan Partai Gerindra itu mampu mengakhiri anggapan koalisi setengah hati pendukung Prabowo-Sandiaga.

“Ini mengakhiri kebuntuan yang sejak awal muncul, dari pencalonan sampai penyusunan tim sukses,” kata Arya di Jakarta, Ahad, 23 Desember 2018.

Menurut dia, pertemuan tersebut akan lebih berdampak jika kedua partai berhasil mencari format baru pemenangan Prabowo.

“Kalau setelah ini tidak ada pola dan format kampanye yang jelas, pertemuan ini tidak akan berdampak,” ucap dia. Ia menyarankan supaya beberapa petinggi Partai Demokrat, seperti SBY dan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, mendapat panggung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.

Walaupun dampak elektoral terhadap pemenangan Prabowo belum terukur, Arya menilai, pertemuan Yudhoyono dan Prabowo tersebut mulai mengikis anggapan politik abu-abu Partai Demokrat.

“Ini melegakan massa akar rumput partainya,” tutur dia. Partai Gerindra akan lebih leluasa memanfaatkan dan meyakinkan basis suara Partai Demokrat di beberapa daerah.

Sementara itu, Direktur Voxpol Center Researching and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan pertemuan kedua petinggi partai itu akan berdampak positif bagi elektabilitas Prabowo.

Menurut dia, Prabowo mampu menggunakan pengalaman politik Yudhoyono untuk pemenangan pemilihan presiden. “SBY tentu punya pengalaman untuk mendulang suara, bagaimana kekuatan darat dan udara, dan bagaimana cara mengambil dan memenangkan hati rakyat,” kata dia.

Diketahui, Yudhoyono bertemu kembali dengan Prabowo, di rumahnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 21 Desember 2018. Pertemuan mereka tersebut merupakan yang pertama kalinya setelah Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan dukungan kepada Prabowo dalam pemilihan presiden.

Usai pertemuan, Yudhoyono mengatakan partainya menggunakan strategi double track atau jalur ganda dalam pemilu: memenangi pemilihan legislatif sekaligus menyukseskan pasangan Prabowo-Sandiaga dalam pemilihan presiden. Ia pun mengklaim sudah menyusun waktu untuk menyelaraskan keduanya. “Kami punya rencana dan kami punya strategi,” kata dia.

Adapun Prabowo mengaku tidak pernah meragukan komitmen Yudhoyono dalam berpolitik. Ia berpendapat Yudhoyono mempunyai hitungan dan strategi sendiri untuk pemenangan pemilu. “Saya tidak pernah ragu dengan komitmen Pak SBY,” ujar Prabowo.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, tidak banyak berkomentar terkait pertemuan Yudhoyono dan Prabowo. Menurut dia, pertemuan tersebut wajar terjadi lantaran kedua partai berkoalisi.

“Wajar saja kalau mereka mengadakan pertemuan, itu bukan ancaman bagi kami,” kata Ma’ruf di sela-sela kunjungan di Pondok Pesantren El Nur El Kasysyaf, Kabupaten Bekasi, Sabtu lalu.

Untuk diketahui, pemilihan umum yang digelar tahun depan akan diikuti oleh dua pasangan presiden dan wakil presiden. Pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, akan berhadapan dengan pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga.

via Pertemuan Prabowo Dan SBY Dinilai Akan Perkuat Strategi Pemenangan Prabowo-Sandi Di Pilpres 2019

credit by #913

Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Gerindra menjelaskan kenapa calon presiden Prabowo Subianto meminta supaya elit partai koalisinya ikut menyumbang. Menurutnya, rakyat saja menyumbang untuk kemenangannya, apalagi para elit partai.

“Prabowo ingin politik Indonesia tidak korup, kenapa korup? Karena korupnya ada ketidakadilan, karena ternyata yang biayai politik Indonesia itu orang-orang yang punya kepentingan, itu sumber masalahnya. Jadi orang yang nyumbang ingin ada imbal baliknya,” ujar Riza di gedung DPR, Selasa 18 Desember 2018.

Ia menambahkan lantaran sumber dana meminta timbal balik, maka terjadi korupsi. Solusinya sumbangan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

“Memang ini belum biasa di Indonesia, menyumbang untuk urusan kepentingan politik atau kampanye, tetapi Prabowo ingin biasakan hal itu, supaya pemimpin tidak berutang ke penguasa, pengusaha, tetapi berutang ke rakyat. Dia akan amanah, dan kembalikan dalam bentuk pembangunan,” tutur Riza.

Di banyak negara, menurutnya, pemilu memang dibiayai rakyat. Koalisi Prabowo- Sandi pun telah mendapatkan partisipasi sumbangan dari relawan dan kader.

“Dari Gerindra kalau buat acara tak pernah diongkosin, dari mana? Dari mereka masing-masing. Kita partai yang bukan mengongkosi. Justru relawan, kader yang biayai sendiri, ikut nyumbang. Bahkan ojol luar biasa ikut nyumbang. Maka dia (Prabowo) ingatkan kembali agar para elit jangan kalah. Selama ini elit sudah nyumbang, tetapi ya ditingkatkan, kesadaran ditingkatkan,” jelas Prabowo.

Ia meminta supaya elit partainya jangan diminta baru menyumbang. Sebab itu kesadaran ditingkatkan. Ia mengakui logistik petahana lebih banyak.

“Kan petahana bagi-bagi proyek, kalau dikasih proyek nggak usah diminta pasti nyumbang, mudah-mudahan tidak ada yang diancam, ditakut-takuti. Pasti nyumbang. Sementara kami di luar, siapa yang nyumbang? Yang nyumbang yang punya kesadaran, rakyat. Itu yang kami himpun. Namun sekalipun kami tidak disumbang taipan, rakyat menyumbang dan membantu kok,” ucap Riza.

Ia meminta supaya perbedaan antusiasme kehadiran Prabowo-Sandi dibandingkan dengan Jokowi-Maruf. Saat ada Prabowo-Sandi masyarakat antusias datang sendiri. Sedangkan Jokowi-Ma’ruf ruangan sepi.

“Mereka (partai koalisi) pasti ikut menyumbang. Bentuknya macam-macam, ada yang disampaikan langsung ke koalisi, ke partai, ada yang melalui caleg, kita bisa lihat partai masing, selama partai bergerak berarti ada kontribusi, biaya waktu dan tenaga, pasti membantu,” tutur Riza.

Itulah alasan Gerindra, mengapa Prabowo meminta elit partai koalisinya supaya ikut menyumbang.

via Ini Alasan Gerindra, Mengapa Prabowo Meminta Elit Partai Koalisi Ikut Menyumbang

credit by #913

Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto berencana mendorong ekonomi Indonesia hingga tumbuh 10%. Hal tersebut akan dilakukan jika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI.

Hashim Djojohadikusumo, Tim Sukses Prabowo-Sandi mengatakan pihaknya akan memberdayakan hutan yang rusak. Karena, Indonesia mempunyai 88 juta hektar (ha) hutan rusak saat ini.

“Salah satu hal yang dikembangkan adalah pemberdayaan hutan rusak, yang sekarang jadi beban negara 88 juta hektar rusak kan jadi tidak digunakan,” kata Hashim, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Kemudian, pihaknya akan mengelola pemberdayaan hutan sebesar 70% dari 88 juta hektar hutan rusak. Sedangkan, sisanya merupakan lahan gambut yang tidak dapat diberdayakan.

“Nanti kita akan berdayakan alokasi sebagian besar dari itu dan yang cocok adalah 70% karena tanah gambut tidak bisa kita pakai,” ujar Hashim.

Hashim juga mengatakan hutan yang terbengkalai itu merupakan aset berharga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Itu satu aset yang luar biasa karena kita sudah kita buktikan pilot project kita, kita bisa memberdayakan hutan-hutan rusak itu,” kata Hashim.

Adapun lahan seluas 88 juta hektar tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan apabila diberdayakan semaksimal mungkin. Namun, sayangnya pemerintah belum memaksimalkan potensi hutan untuk mendorong perekonomian saat ini.

“Kita bisa ciptakan lapangan pekerjaan kalau kita ekstrapolasi (hutan) karena 88 juta ha menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sebagian besar kita gunakan, itu salah satu hal yang pemerintah Indonesia belum digunakan, itu salah satu contoh yang nyata,” pungkas Hashim.

Jadi, menurut Timses Prabowo-Sandi, itulah strategi Prabowo untuk mendorong ekonomi Indonesia meroket 10%.

via Timses Prabowo-Sandi: Inilah Strategi Prabowo Dorong Ekonomi RI Meroket 10%

credit by #913

Suhud Aliyudin, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, menegaskan bahwa Prabowo Subianto tidak sedang membual saat menyatakan Indonesia bisa punah. Menurutnya, Prabowo mengungkapkan hal itu berdasarkan fenomena yang terjadi sampai saat ini.

Suhud mengatakan hal tersebut merespons pernyataan Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate yang menyebut Prabowo Subianto sering melontarkan bualan sehingga menakuti masyarakat.

“Membual atau tidak nanti dibuktikan pada saat debat capres. Kami kira Pak Jokowi tidak bisa menghindar lagi untuk berdebat berbasiskan data dan fakta,” ujar Suhud melalui pesan singkat, Rabu (19/12).

Suhud menjelaskan, bahwa apa yang disampaikan Prabowo Subianto soal Indonesia punah sudah cukup jelas. “Prabowo bukan bermaksud menyatakan Indonesia akan hilang sebagai sebuah peradaban,”tambahnya.

Kemudian Suhud mengatakan, punah yang dimaksud Prabowo adalah hilangnya peran pentingnya Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa dalam pergaulan internasional. Menurutnya, hal itu memang bisa terjadi akibat dari lemahnya kepemimpinan.

“Lemahnya kepemimpinan berdampak pada lemahnya kedaulatan bangsa, baik kedaulatan batas wilayah, kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi, kedaulatan energi, hingga kedaulatan budaya kita,” ujar Suhud.

Suhud juga mengatakan, jika tidak ada pergantian kepemimpinan melalui Pilpres 2019 mendatang, Prabowo cemas kondisi tersebut semakin memburuk. Suhud sendiri lalu menyebut Prabowo-Sandi mempunyai visi dan misi untuk mengubah kondisi saat ini. Tentunya supaya Indonesia tidak punah di kemudian hari.

“Pasangan Prabowo-Sandi memiliki program untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia dan memperkokoh peran penting Indonesia dalam pergaulan internasional,” tutur Suhud.

Sebelumnya, Johnny yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf menilai pernyataan Prabowo soal Indonesia punah menggambarkan timnya sudah tidak mempunyai gagasan kreatif. Plate, kemudian meminta supaya Prabowo mengakhiri bualan politik yang selama ini sudah disebarkan di masa kampanye.

“Pilpres jadi seperti stand up commedy. Mari akhiri bualan-bualan politik yang tidak relevan dan isilah dengan gagasan-gagasan yang rasional dan do able untuk negara dan bangsa,” ujar Johnny.

Namun demikian, itulah tanggapan tim Prabowo-Sandi terkait pidato Prabowo soal Indonesia bisa punah.

via Tanggapan Tim Prabowo-Sandi Terkait Pidato Prabowo Soal Indonesia Bisa Punah

credit by #913

Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya ‎periode 2011-2013, Fathor Rachman (FR) dan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014, Yuly Ariandi Siregar (YAS) ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi.

Terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya, Fathor dan Yuly diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur di beberapa daerah Indonesia yang dikorupsi oleh dua pejabat Waskita Karya.

“Diduga empat perusahaan sub-kontraktor mendapat ‘pekerjaan fiktif’ dari sebagian proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

Berikut 14 proyek infrastruktur tersebut :

1. Proyek normalisasi kali Bekasi Hilir, Jawa Barat;

2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) paket 22, Jakarta ;

3. Proyek Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara;

4. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat;

5. Proyek normalisasi kali pesanggarahan paket 1, Jakarta;

6. Proyek PLTA Genyem, Papua;

7. Proyek tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat;

8. Proyek fly over Tubagus Angke, Jakarta;

9. Proyek fly over Merak-Balaraja, Banten;

10. Proyek Jalan Layang non tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta;

11. Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi W 1, Jakarta;

12. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali;

13. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali;

14. Proyek Jembatan AJI Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

‎Atas tindakan tersebut diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan sub kontraktor pekerjaan fiktif.

Kemudian atas perbuatanya, dua mantan pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199c9 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

via Ini Daftar 14 Proyek Infrastruktur Hasil Korupsi Pejabat Waskita Karya Yang Dibongkar KPK

credit by #913