Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut menghadiri acara Konferensi Nasional Partai Gerindra. Acara tersebut diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (17/12/2018).
Turut hadir dalam acara tersebut, beberapa elite partai politik termasuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Dalam sambutannya di acara tersebut, Anies mengingatkan tidak boleh meremehkan setiap proses politik. Karena, arah perjalanan bangsa akan ditentukan melalui proses tersebut.
“Jangan pernah anggap enteng proses politik, karena di situlah arah perjalanan bangsa akan ditentukan,” kata Anies.
Menurut Anies, tidak tertutup kemungkinan Prabowo-Sandi mampu memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, seperti dirinya bersama Sandiaga Uno memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.
“Insya Allah apa yang terjadi di Jakarta akan terulang di level nasional. Jangan lupa kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas,” ujarnya.
Inilah Pidato Sambutan Anies Baswedan Saat Hadiri Acara Konferensi Nasional Partai Gerindra
Kemudian mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menceritakan kesuksesannya menang di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Sebelumnya tidak ada yang menyangka hal itu dapat terjadi.
Bahkan tidak sedikit ada yang menganggap bahwa program DP rumah no persen yang ditawarkannya sulit terealisasi.
“Yang dulu dianggap tidak mungkin terlaksana, DP nol (DP rumah nol persen-red) dikira tidak mungkin terlaksana hari ini. Menutup lokalisasi prostitusi terlaksana, reklamasi, kita lakukan penghentian,” jelasnya.
Anies juga menambahkan bahwa dalam proses pemilu itu tidak sama dengan pertandingan sepakbola.
“Pada pertandingan sepak bola saat pertandingan berakhir dan kemenangan diumumkan maka disitulah puncak kerja, puncak capaian. Tetapi bagi sebuah proses demokrasi tidak seperti itu, begitu kemenangan diberikan artinya kerja keras untuk rakyat itu dimulai, ” tambah Anies.
Itulah pidato sambutan dari Anies Baswedan saat menghadiri acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12/2018).
Terkait tren elektabilitas Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019, peneliti dari lembaga kajian kebijakan PARA Syndicate, Ari Nurcahyo memaparkan hasil temuannya. Menurut Ari, dari himpunan beberapa hasil sigi lembaga survei, tren elektabilitas Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin cenderung menurun, sementara Prabowo Subianto – Sandiaga Uno mengalami tren naik.
“Untuk Prabowo-Sandiaga trennya justru naik, meskipun sebetulnya tipis. Minusnya kecil sekali dan gradiennya juga kecil. Tapi trennya sudah terbaca, kecenderungannya Jokowi – Ma’ruf turun, Prabowo – Sandiaga naik,” ujar Ari dalam paparannya di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat 14 Desember 2018.
Ari mengatakan, dirinya justru meneliti hasil survei secara kualitatif, menurutnya berbeda dengan survei. Data survei yang digunakan oleh Ari dalam menganalisa adalah survei-survei arus utama yang membagikan hasil surveinya dalam rentang waktu sejak Agustus sampai November. Seperti Alvara, LSI Denny JA, Y-Publica, Indicator, SMRC, Populi Center, Litbang Kompas, dan Median, adalah sejumlah lembaga survei yang mendasari analisis Ari.
Ari juga sudah menghimpun beberapa alasan mengapa tren elektabilitas Jokowi – Maruf turun, sedangkan Prabowo – Sandiaga naik.
Menurut PARA Syndicate: Tren Elektabilitas Jokowi Turun, Prabowo Naik. Ini Alasannya
“Inkumben memainkan strategi kampanye yang cenderung monoton dan linier, serta masih mudah terpancing dengan kerap meladeni serangan lawan, “tutur Ari.
Sedangkan oposisi diuntungkan lantaran strategi menyerang kerap menembus pertahanan inkumben. Sebagai oposisi, mereka pun dicap sebagai pembawa perubahan bagi kalangan yang tidak puas dengan kinerja Jokowi selama memimpin.
“Karena sebagai penantang inkumben (Prabowo – Sandiaga) ter-branding sebagai pembaharu. Dan sebagai penantang mereka cukup efektif melancarkan strategi menyerang inkumben,” jelas Ari.
Lebih lanjut, Ari mengatakan, ada pula faktor lain yang mempengaruhi, yakni calon wakil presiden. Sejauh ini Ma’ruf Amin dianggap belum bisa mengangkat elektabilitas Jokowi. Menurutnya, sampai saat ini Jokowi masih bermodalkan pendukung yang sama seperti pada Pilpres 2014 lalu, yakni di kisaran 52-53 persen.
Sementara secara efektif, Sandiaga Uno diakui mendongkrak elektabilitas Prabowo. Lantaran Sandiaga sering melancarkan serangan darat dengan berkampanye ke berbagai daerah. Ditambah gaya berkampanye Sandiaga yang sering berhasil memancing Jokowi untuk balas menimpali.
“Yang menarik adalah gaya kampanye Sandiaga Uno yang rajin blusukan dan menguntit dan mengontes gaya Pak Jokowi, dengan rambut pete atau dengan tempe setipis ATM, ternyata Pak Jokowi pun menjawab,” kata Ari.
Demikianlah PARA Syndicate sudah memaparkan beserta alasannya mengenai tren elektabilitas Jokowi yang menurun sementara Prabowo naik.
Sandiaga Salahuddin Uno, Calon wakil presiden nomor urut 02 berjanji jika bersama Prabowo Subianto terpilih dalam Pilpres 2019 mendatang, maka dia tidak akan menjadikan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai alat kekuasaan.
“Insyaallah kalau Prabowo-Sandi dapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan jaga BUMN ini bukan alatnya Prabowo-Sandi,” ujarnya dalam diskusi bertema ‘Selamatkan BUMN sebagai Benteng Ekonomi Nasional’ di Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Menurutnya BUMN punya tugas besar, sehingga jangan sampai menjadi alat kekuasaan.
“Ini lebih besar dari Prabowo-Sandi. Ini BUMN untuk pastikan Indonesia adil makmur. Kuncinya adalah BUMN ini kalau BUMN bisa kita gerakan tidak akan bebani APBN, utangnya nggak membludak,” katanya.
Sandiaga: Jika Bersama Prabowo Terpilih Di Pilpres 2019, BUMN Tidak Akan Jadi Alat Kekuasaan
Sandi melanjutkan, BUMN adalah alat milik negara, bukan alat milik pemerintah atau pun alat kekuasaan. BUMN harus dikelola secara baik dan profesional.
“Karena politisi itu come and go. Tapi integritas itu stay di BUMN. Kalau BUMN bisa bangun profesionalisme dan integritas, Insyaallah benteng ekonomi bisa diperankan oleh BUMN,” tutur Sandi.
Sandi menambahkan, “Kalau bangun BUMN sistem milik negara, memastikan kesejahteraan, adil makmur bisa dikelola profesional, dengan tata kelola yang baik, mudahan-mudahan BUMN akan jadi BUMN yang maju, kuat, benteng ekonomi dan infrastruktur tetap terbangun.”
Kemudian, Sandiaga juga mengatakan jika bersama Prabowo terpilih di Pilpres 2019 mendatang, maka BUMN tidak akan menjadi alat kekuasaan Prabowo-Sandi.
Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali menyoroti masalah utang BUMN yang mencapai ribuan triliun.
Sudirman Said, Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga yang pernah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama 2014-2016 menjabarkan kondisi BUMN saat ini memprihatinkan.
Ia pun memberi contoh dengan kondisi PT Pertamina (Persero) yang mencetak laba terkecil sepanjang sejarah.
“Ini karena bebannya pemerintah yang harusnya menggendong subsidi diserahkan pada korporasi,” ujar dia dalam acara diskusi ‘Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional’, Rabu (12/12/2018).
Menurutnya buat BUMN ini tidak adil, sebab artinya ini membebankan target politik pemerintah ke BUMN. Sementara pemerintahan bersifat sementara, BUMN hidupnya akan terus menerus. “Karyawan, direksi, dan manajemen dirugikan untuk menggendong beban tadi,” ujarnya.
Soal Utang BUMN, Sudirman Said: Sangat Tidak Fair Membebankan Target Politik Pemerintah Ke BUMN
Ternyata tidak hanya Pertamina, beban ini banyak juga terlihat di BUMN karya yang dibebankan target pembangunan infrastruktur.
“Sangat tidak fair kalau target-target politik tadi dibebankan pada korporasi yang hidupnya harus terus menerus. BUMN punya negara, pemerintah come and go.”
Kemudian Sudirman menyarankan, seharusnya agar semua beban tidak jatuh ke BUMN, supaya mendorong private sector untuk masuk ke proyek-proyek. Selain itu, manajemen perencanaannya juga harus dibenahi. Jika dihitung kemampuannya sanggup untuk 20 tahun, tidak usah dipaksakan untuk 10 tahun.
“Negara ini akan hidup selamanya kok bukan 5 tahun, kenapa mesti buru-buru segala sesuatunya kepengen sekarang?” kritik Sudirman.
Sebagai informasi, utang sampai akhir September 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3,311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang.
Andre Rosiade, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menilai Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim (Menko Maritim) terkesan menyalahkan KH Ma’ruf Amin yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi).
Adapun penilaian Andre itu didasari permintaan Luhut kepada Kiai Ma’ruf agar aktif turun berkampanye.
“Jangan paksa Pak Kiai Ma’ruf kampanye, hormati ulama. Pasti Pak Kiai Ma’ruf juga mengerti akan tugasnya sebagai cawapres,” kata Andre di Jakarta, Rabu (12/12).
Menurut Andre, tidak semestinya memperlakukan ulama hanya demi elektabilitas. Karena, kata dia, walaupun Kiai Ma’ruf sudah menjadi cawapres tetapi sebagai ulama juga harus menjaga umat.
“Janganlah demi elektabilitas sampai menyuruh-nyuruh dan tidak sopan hingga ramai di media. Sebagai orang Indonesia, harusnya mengerti kultur ulama yang harus dihormati,” ujarnya.
Andre Rosiade, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga
Kemudian lebih lanjut Andre mengatakan, seharusnya kubu Jokowi memahami bahwa usia Kiai Ma’ruf sudah di atas 70. Sebab itu, kata wakil sekretaris jenderal Partai Gerindra itu, kubu Jokowi juga harus tahu kapan Kiai Ma’ruf berkampanye dan beristirahat.
“Beliau kan harus menjaga kesehatannya, apalagi kemarin dikabarkan sempat sakit kakinya. Ini yang harus diperhatikan, bukannya menyuruh beliau harus kampanye demi menaikkan elektabilitas,” pungkas Andre.
Namun demikian, apa yang dikatakan Andre memang benar, tidak semestinya memperlakukan Ulama hanya demi elektabilitas.
Kubu pasangan capres dan cawapres Prabowo-Sandiaga, menyoroti Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai kunci Pilpres 2019 mendatang. Karena, DPT yang bersih, mampu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Nur Iman Santoso, Wakil Direktur Data dan Informasi BPN Prabowo-Sandi berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri memberikan akses terbuka bagi siapapun untuk dapat memantau proses pemilu. Khususnya persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Begitu juga dengan DPT, Disdukcapil kalau bisa jauh lebih berperan untuk bisa membantu KPU karena yang memiliki aksesfull terhadap NIK dan NKK hanya Disdukcapil,” ujar Iman, dalam diskusi bertajuk ‘Pemilu bersih dan Adil : Ilusi atau Harapan’, di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa, (11/12).
Menurut Iman, partai politik dibatasi dalam menelusuri DPT, sampai hari ini. Pasalnya, ada empat digit yang dirahasiakan lewat tanda bintang dalam NIK dan NKK. Padahal, saat ditelusuri masih ditemukan adanya dugaan Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPT HP-3) yang masih bermasalah.
“Saya nyebutnya dugaan, kita tidak bisa menyebut itu ganda atau segala macam karena kami tidak memiliki akses penuh di empat digit terakhir dari NKK dan NIK itu,” ujar Iman.
Inilah ‘Benang Kusut’ Daftar Pemilih Tetap Pilpres 2019 Dalam Sorotan Kubu Prabowo-Sandi
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat, temuan berupa duplikasi identitas yang masuk ke dalam DPT HP-3 yang akan ditetapkan menjadi DPT oleh KPU pada 15 Desember mendatang. Iman berharap, KPU mampu menyelesaikan masalah tersebut untuk mewujudkan pemilu yang baik. Salah satunya dimulai dari DPT yang bersih.
“Nah ini temuan yang akan kami sampaikan kepada KPU dan KPU mudah-mudahan bisa menerima bahwa apa yang duplikasi terjadi ini sebenarnya sudah mulai bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan menuju DPT bersih, kita bisa mendapatkan DPT kita menjadi DPT bersih,” tambahnya.
Turut hadir dalam diskusi tersebut yakni Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Prof Zudan Arif Fakhurlloh, Peniliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Siti Zuhro, Politikus Partai Demokrat Andi Nurpati dan Sekjen KIPP Kaka Suminta.
Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menilai, memang sudah semestinya rakyat Indonesia khawatir dengan Pemilu. Khususnya soal DPT yang selalu menjadi polemik jelang pemilu.
Kaka melihat ada yang tidak beres dengan DPT. Karena, seharusnya sudah ditetapkan pada 5 September lalu namun lantaran permohonan berbagai pihak seperti Bawaslu dan partai politik sehingga diundur.
“Di UU tidak ada dan belum pernah kita lakukan sebelumnya. Biasanya pada saat penetapan selesai. Tapi KPU tidak mau katakan tidak ditetapkan, tapi sudah ditetapkan dengan pencermatan. Di hari ke-10 terjadi lagi permintaan dari KPU dengan tambahan waktu 60 hari. Dan terulang 30 hari. Saya hitung 100 hari. Angka-angka geserannya cukup besar,” ungkap Kaka.
Inilah ‘Benang Kusut’ Daftar Pemilih Tetap Pilpres 2019 Dalam Sorotan Kubu Prabowo-Sandi
Menurut rinciannya, Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang awalnya diserahkan Kemendagri ke KPU di kisaran angka 191 juta. Lantas saat penetapan turun menjadi 185 juta pemilih.
“Kemudian Dukcapil mempunyai catatan, ada 31 juta yang ditenggarai diduga invalid kegandaan dan sebagainya. Tetapi di luar itu, ada 25 juta yang belum masuk ke DPT. Ini sesuatu yang mengagetkan,” ujar Kaka.
Belum lagi masalah sistem pemilu serentak. Menurut Kaka, setidaknya pemilih di bilik suara akan diberika lima surat suara. Dia meyakini, proses perhitungan tidak akan selesai sampai jam 21.00 WIB malam.
Begitu pun, mengenai pola komunikasi penyelenggara pemilu yang dianggap agak sulit untuk ditangkap publik maupun parpol. Sehingga menghasilkan informasi ke publik, capres, pengamat, ini sulit dipahami.
“Saya khawatir ini menjadi kesulitan buat tim capres dan parpol untuk komunikasi. Menanyakan bagaimana kondisi sistem informasi pemilu. Sampai saat ini kita tidak punya bahan yang cukup bahwa bahannya cukup tangguh dan dapat kita percaya untuk hasilkan DPT yang baik,” jelas Kaka.
Harapan Kaka, polemik DPT tidak lagi terjadi saat penetapan 15 Desember nanti. Walaupun ada pengawas di TPS. Tetapi hal itu, kata dia, tidak dapat diyakinkan
bagaimana mereka direkrut.
“Pelatihan saksi parpol dari Bawaslu. Bayangkan kebutuhan parpol dan Bawaslu berbeda, tetapi pelatihannya ada di sana. Saya khawatir tidak ada komunikasi pelatihan tentang metodologi saksi,” pungkas dia.
Jadi, itulah ‘Benang Kusut’ Daftar Pemilih Tetap Pilpres 2019 dalam sorotan kubu Prabowo-Sandi.
Imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab memberikan beberapa arahan dan nasihat kepada Badan Pemenangan Luar Negeri (BPLN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Nasihat itu, di antaranya, Habib Rizieq menyatakan pasangan Prabowo-Sandiaga tidak sekedar capres yang diusung koalisi partai.
Ari Kusuma, Ketua BPLN PAS Arab Saudi mengatakan, Rizieq menyampaikan pasangan nomor urut 02 tersebut merupakan capres-cawapres hasil ijtima’ ulama. Karena itu, Prabowo-Sandi harus dikawal dan dimenangkan dengan cara-cara yang Islami, cerdas, dan bermartabat sebagaimana karakteristik Islam yang rahmatan lil ‘alamiin.
Nasihat itu diutarakan, kata Ari, ketika BPLN PAS Arab Saudi mengunjungi kediaman imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Makkah, Arab Saudi, Jumat (7/12) lalu. Pertemuan tersebut sekaligus untuk penguatan pengurus baru yang saat ini sudah terbentuk di seluruh Arab Saudi.
“Dengan agenda silaturrahim ini, kami berharap pengurus baru akan memiliki semangat dan militansi yang tinggi untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandi di Arab Saudi,” kata Ari Kusuma dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Ahad (9/12).
HRS Berikan Nasihat Untuk Badan Pemenangan Prabowo-Sandi, Apa Nasihatnya?
Ari pun menyebutkan nasihat-nasihat yang diutarakan oleh Habib Rizieq untuk BPLN PAS Arab Saudi. Ia mengatakan, harus semaksimal mungkin BPLN Arab Saudi untuk bisa mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan seluruh WNI di Arab Saudi dengan mengundang tokoh nasional, ulama, artis yang sedang di Tanah Suci.
Kemudian, BPLN Arab Saudi hadir dan menyapa seluruh komunitas WNI di Arab Saudi dengan Gerakan Ketuk Pintu (Door To Door) sekaligus memberikan pendidikan politik dan agenda perubahan nasib bangsa 2019.
Selain itu Rizieq juga mengimbau untuk mengawasi dan melaporkan setiap tindakan kecurangan dan pelanggaran dengan tindakan yang prosedural saat masa kampanye serta menyiapkan saksi dan tim pengamanan TPS-KSK saat hari pencoblosan.
Sementara itu, sekretaris BPLN Arab Saudi, Herika Muhammad Taqi meminta dukungan masyarakat Indonesia di Arab Saudi untuk memenangkan Prabowo-Sandi.
“Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat WNI di Arab Saudi, semoga pasangan nomor 02 bisa menang mutlak di Arab Saudi sebagaimana target yang sudah kami tetapkan,” ujar dia.
Itulah nasihat yang diberikan Imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab kepada Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga.
Saat gala dinner di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan mantan istrinya, Titiek Soeharto bikin baper ratusan pengusaha Tionghoa Indonesia pada Jumat, 7 Desember 2018 malam.
Kejadian itu bermula saat Prabowo diminta menyanyi oleh pemandu acara usai berpidato. Permintaan itu diamini ratusan pengusaha yang ingin mengenal lebih dekat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
“Saya kalau nyanyi nggak bisa. Nanti bisa kabur semua yang di sini,” kata Prabowo berseloroh.
“Tapi kalau bernyanyi. Itu ada Bu Titiek, dia yang bisa menyanyi,” ujar Prabowo disambut sorak hadirin.
Ketika menyadari namanya disebut oleh Prabowo, Titiek yang mengenakan kebaya merah tampak terkejut. Pengunjung dan pemandu acara juga tidak kalah heboh. Mereka ramai-ramai meminta Titiek maju ke panggung menghampiri Prabowo untuk bernyanyi bersama.
Dengan senyum lebar dan agak malu-malu, akhirnya politisi Partai Berkarya itu pun beranjak dari tempat duduknya menuju panggung.
Histeris, Kemesraan Titiek Dan Prabowo Bikin Baper Ratusan Pengusaha Tionghoa
Kemudian pengunjung pun dibuat baper dan histeris ketika menyaksikan Titiek saling menatap dan tersenyum ke arah Prabowo yang sudah menunggunya di atas panggung. Sambil menghampiri pemandu acara, Titiek meminta seorang pemain organ untuk mengiringinya bernyanyi.
Ternyata, putri Presiden ke-2 RI, Soeharto itu menyanyikan lagu Mandarin dengan sangat merdu dan membuat pengunjung kembali histeris. Bahkan, keramaian pengunjung semakin meninggi ketika melihat Titiek bernyanyi sambil mendekat ke arah Prabowo yang tampak elegan dengan setelan jas hitam dan dasi merah yang dikenakannya.
Kemudian, saat Titiek menyelesaikan nyanyiannya dengan sangat baik, tepuk tangan meriah dari pengunjung pun memenuhi ruangan pertemuan. Bahkan banyak dari mereka yang berdiri dari kursinya dan mengabadikan moment tersebut dengan telepon genggam.
“Saya nggak menyangka, Bu Titiek bisa nyanyi Mandarin. Ini suaranya pas banget,” kata salah seorang pengusaha asal Medan yang hadir di acara tersebut.
Sementara itu, selain Prabowo dan Titiek, hadir pula di acara tersebut adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo beserta putranya Aryo Djojohadikusumo. Serta istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno dan mertuanya, Mien Uno. Dan ada pula tim ekonomi Prabowo-Sandi, Fuad Bawazier dan musisi Ahmad Dhani serta anggota dewan pakar Gerindra Maher Algadri.
Sandiaga Uno, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 membantah Capres Prabowo Subianto sedang marahan dengan wartawan. Menurutnya, Prabowo hanya kesal lantaran media massa tidak objektif dalam pemberitaan Reuni Akbar 212.
“Pak Prabowo ingin agar media ini menjadi pilar demokrasi kita. Jangan media ini hilang dari objektivitas mereka sebagai pilar demokrasi. Ini sebuah kritik Pak Prabowo sudah disampaikan. Jangan terpecah belah, ini kita koreksi,” ujar Sandiaga saat di Malang, Kamis, 6 Desember 2018.
Sandiaga berharap dalam menulis berita, media massa lebih mengedepankan objektivitas dan melakukan cover both side. Ia juga berharap kritik Prabowo dijadikan sebagai masukan yang positif oleh media massa.
“Nanti kalau ada event-event berikutnya menuju 17 April 2019 Pilpres ini jangan media tidak objektif dalam memberitakan. Dan saya rasa, kita tentunya juga mengambil ini maknanya yang positif saja. Jangan lihat dari yang negatif,” kata Sandiaga.
Sandiaga Berharap Kritik Prabowo Dijadikan Masukan Yang Positif Oleh Media Massa
Sandiaga membantah pernyataan keras Prabowo untuk media yang tidak memberi porsi pemberitaan 212 sebagai upaya bermusuhan dengan wartawan. Menurutnya, wartawan tidak salah, lantaran pimpinan redaksilah yang berhak menentukan headline di masing-masing media.
“Enggak musuhan lah. Pak Prabowo itu sayang sama anak-anak muda, sayang. Kalian kan sebetulnya ingin memberitakan tapi kan tentunya kebijakan dari pada pimpinan untuk dari segi headline-nya mana yang naik, mana yang tidak,” kata Sandiaga.
Sandiaga juga mengatakan, saat ini media sudah dikuasai oleh pengusaha besar yang condong kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Dia meminta, harus ada pembatasan antara media dan kekuasaan.
“Kebijakan media itu yang harus menjadi autokritik, karena sekarang juga media dikuasai oleh pengusaha besar yang aktif di pemenangan dari paslon tertentu. Dan ini yang harus menjadi salah satu koreksi buat kita. Pembatasan media dan kekuasaan itu yang menjadi sangat penting buat ke depan,” ujar Sandiaga.
Namun demikian, Sandiaga berharap kritik Prabowo dapat dijadikan masukan yang positif oleh media massa.
Prabowo Subianto, Calon Presiden Nomor Urut 02 menyinggung adanya beberapa media yang tidak mengangkat aksi Reuni Akbar 212 dalam pemberitaan utamanya. Sandiaga Salahudin Uno, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 membelanya.
“Iya, pertama-tama Pak Prabowo menyampaikan kritik kepada kita semua. Bukan hanya kepada media, kepada wartawan, tetapi kepada kita semua, kepada elite,” ujar Sandiaga di Malang, Kamis 6 Desember 2018.
Sandiaga mengatakan, media sudah seharusnya memberikan porsi pemberitaan yang berimbang. Serta, mengedepankan cover both side dalam penulisan berita atau informasi yang akan diberikan kepada pembaca atau masyarakat.
“Karena, masyarakat membutuhkan berita yang balance, berita yang betul-betul cover both side. Berita yang betul-betul membangkitkan semangat persatuan ukhuwah kita,” kata Sandiaga.
Bela Prabowo, Sandiaga: Media Seharusnya Berikan Porsi Pemberitaan Yang Berimbang
Sandiaga mengatakan, Reuni Akbar 212 menjadi titik penting peran media dalam memberitakan liputan. Dia menyebut, ada sejumlah media yang sudah menjalankan fungsi jurnalis dengan baik.
“Dan, peristiwa 212 itu adalah test poin bagaimana pemberitaan. Dan, kita berterima kasih ada beberapa media yang sudah disebut seperti tvOne, Republika yang sangat balance memberikan coverage. Memberikan liputan yang melihat dari dua sisi,” ujar Sandiaga.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo sebelumnya menyebut reuni akbar 212 pada Minggu lalu itu belum pernah terjadi di dunia. Dia menyebutkan, 11 juta orang menghadiri acara itu.
“Hampir semua media tidak meliput 11 juta orang yang kumpul, belum pernah terjadi di dunia. Saya kira, ini kejadian pertama ada sebanyak itu tanpa dibiayai oleh siapapun,” kata Prabowo.
Bela Prabowo, Sandiaga: Media Seharusnya Berikan Porsi Pemberitaan Yang Berimbang
Prabowo menilai, media kondang yang seperti itu menjadi bagian dari manipulasi demokrasi. Dia menilai, mereka sudah mengkhianati tugas sebagai jurnalis.
“Media-media yang kemarin tidak mau mengatakan ada belasan juta orang, atau minimal berapa juta orang di situ, kau sudah tidak berhak menyandang predikat jurnalis lagi,” jelas mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.
Prabowo melanjutkan, “Boleh kau cetak, boleh kau ke sini dan ke sana, saya tidak mengakui Anda sebagai jurnalis lagi. Enggak usah. Saya sarankan, kalian enggak usah hormat sama mereka lagi.”
Sementara atas dasar itulah, maka Sandiaga membela Prabowo dengan mengatakan bahwa sudah seharusnya media memberikan porsi pemberitaan yang berimbang.
channelrakyat 