Dimasa pemerintahan saat ini banyak mengalami kemerosotan terlebih dalam hal perekonomian. Sepanjang 2018, Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit tajam. Pada periode Januari-November 2018, defisit perdagangan tercatat sebesar USD 7,51 miliar.

Hal tersebut mendapat reaksi dari Ekonom Senior, Faisal Basri yang menilai kinerja Neraca Perdagangan 2018 sebagai yang terburuk sejak Indonesia merdeka.

“Sejak merdeka, defisit perdagangan hanya 7 kali. Tahun 2018 defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah,” tweet Faisal di akun Twitter-nya, Kamis (10/1).

Menurut data neraca perdagangan dari periode 1945-2018 yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tercatat adanya 6 kali defisit selama 73 tahun. Defisit perdagangan terjadi pada tahun 1945, 1975, 2012, 2013, 2014, dan 2018. Bila dilihat, defisit perdagangan tahun 2018 yang paling parah.

Dari empat kali defisit neraca perdagangan dalam satu dekade terakhir, di pemerintahan Jokowi baru terjadi sekali ini, pada 2018 (Data Januari-November), dengan angka defisit terburuk.

Pemerintah tidak menampik maupun membenarkan terkait defisit Neraca Perdagangan Indonesia selama tahun lalu merupakan yang terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tidak seharusnya hal tersebut dibesar-besarkan. Masyarakat juga perlu melihat dari sisi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) di tahun lalu yang diprediksi masih lebih baik dibandingkan 2014. Neraca perdagangan merupakan salah satu komponen perhitungan CAD.

Sedangkan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut defisit perdagangan di 2018 lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya impor barang modal. Enggar menilai impor barang modal seperti mesin dan peralatan listrik tak perlu dikhawatirkan karena hal tersebut digunakan untuk hal produktif.

Kemudian merujuk data BPS, impor barang modal seperti mesin dan peralatan listrik memang naik 22,02 persen yakni dari USD 7,139 miliar pada periode Januari-November 2017 menjadi USD 9,125 miliar pada periode sama di 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai naiknya defisit perdagangan pada periode Januari-November 2018 juga dipengaruhi oleh dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

“Karena political judgment atau pun karena adanya trade war dengan AS kita juga harus melihat berbagai komoditas yang pasarnya sensitif terhadap isu-isu nonekonomi jadi penghambat dari ekspor kita,” ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Senin (17/12).

Indef: Defisit 2018 Dipicu Naiknya Impor Migas dan Baja

Berbeda pandangan, menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai buruknya kinerja Neraca Perdagangan Indonesia lantaran beberapa faktor.

Pertama, Bhima menyebut impor BBM naik signifikan karena harga minyak dunia sempat menyentuh level tertingginya di USD 70-80 per barel dari bulan April hingga pertengahan November 2018. Harga tersebut dinilai tertinggi sejak harga minyak dunia mulai terpukul pada tahun 2014. Harga minyak dunia seperti Brent di 2018 mulai turun hingga berada di kisaran USD 50-55 per barel. Impor migas tercatat naik 28,87 persen year-on-year (yoy).

“Seiring harga minyak tahun 2018 sempat sentuh USD 75 per barel tertinggi sejak 2014. Defisit migas juga disebabkan produksi minyak dalam negeri selalu meleset dari target lifting,” ujar Bhima.

Pemerintah dan BUMN juga berkontribusi besar atas naiknya laju impor bahan baku dan barang modal pada proyek infrastruktur. Laju impor juga didorong oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja. Akibat Permendag 22, impor besi dan baja melonjak tajam sebesar 27,81 persen pada periode Januari-November 2018.

“Pengawasan impor besi baja jadi post border relatif longgar. Impor besi baja di data BPS Januari-November naik 27,81 persen yoy. Nilainya tembus USD 9,125 miliar. Baja China juga gunakan permainan dumping sehingga harganya relatif murah di pasar Indonesia,” jelasnya.

Bhima melanjutkan, minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang merupakan ekspor unggulan Indonesia terpukul sepanjang 2018. Selain proteksi dari pasar AS, Eropa, dan India, produk CPO Indonesia mengalami dampak penurunan harga. Proteksi dan penurunan harga memicu nilai ekspor sawit (nonmigas) menurun sekitar 10,82 persen.

“Padahal CPO kontribusinya cukup besar terhadap total ekspor nonmigas. Harga CPO ambruk kinerja ekspor loyo. Di semester kedua efek perang dagang mulai berimbas ke ekspor komoditas lain karena China kurangi permintaan bahan baku,” pungkasnya.

Sementara seiring jalannya waktu, ternyata tidak tampak adanya perubahan yang berpihak pada rakyat selama pemerintahan saat ini. Karenanya, masyarakat kini menginginkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, jujur, adil dan makmur.

 

via Terburuk Sepanjang Sejarah, Inilah Rapor Merah Jokowi Di Neraca Perdagangan

credit by #913

Terkait dana desa, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi berani untuk menyuarakan kepada rakyat. Karena dana desa merupakan hak rakya Indonesia.

Menurut Fahri, dana desa senilai Rp 73 triliun adalah hak rakyat yang cair di bulan-bulan menjelang Pemilu 2019, sehingga dikhawatirkan jika hal itu sampai disalahartikan.

“Saya khawatir, makanya mengusulkan ke Bung Sandiaga, umumkan kepada rakyat bahwa dana desa ini enggak ada hubungan dengan petahana, jadi itu uang itu milik Anda dan memang hak Anda,” jelas Fahri saat menjadi pembicara di Kantor Sekretariat Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN), Menteng,  Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

Dijelaskan Fahri, dana desa pada 2019 adalah jumlah yang terbesar dalam sejarah. Dikarenakan ada tambahan anggaran untuk program dana mencapai angka Rp 73 triliun. Hal itu dibenarkan oleh Presiden Jokowi.

“Jadi hati-hati itu, ada juga dana bansos, termasuk dana PKH dan akan menyentuh orang perorang, dana kelurahan, dan dana macam untuk mengaktivasi rakyat di bawah,” ungkap Fahri.

Politisi PKS ini juga menegaskan, dana desa adalah hak rakyat. Jadi jika menerima tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Hal ini diungkap dengan tujuan agar terselenggara Pemilu yang jujur dan adil.

“Itu adalah haknya dia dan tidak ada hubungan dengan politik, karena kita berkeinginan Pemilu yang Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil),” kata Fahri.

Dana Desa yang cair merupakan hak rakyat, yang memang sudah seharusnya dibagikan kepada rakyat. Jadi jangan sampai disalahartikan itu adalah uang politik.

via Tak Ada Kaitan Dengan Politik, Prabowo-Sandi Suarakan Dana Desa Adalah Hak Rakyat

credit by #913

Dua nama panelis debat capres dan cawapres dicoret Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua nama tersebut yakni mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW) dan koordinator ICW, Adnan Topan Husodo.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, mengkritisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret dua nama panelis debat Pilpres 2019. Menurut Fahri, jika memilih panelis ‘di ujung’ maka perannya bakal diragukan.

“KPU ini kan karena milih panelisnya di ujung. Akhirnya panelis itu kan diragukan oleh sini, diragukan oleh situ, dan akhirnya dia takut. Maka dibocorin saja sekaligus (pertanyaannya),” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin 7 Januari 2019.

Fahri menduga, peran panelis nantinya hilang karena hanya akan bilang ‘waktu habis’. Fahri juga mengatakan untuk panelis seharusnya diambil dari kampus dan terlegitimasi.

“Soal untung rugi dalam perdebatan itu belum tentu. Kalau capresnya itu jago, orang jago pun dia bisa kalah kan? Nggak usah takut. Terus takut itu pesanan siapa? Kan jadi jelek dong,” tutur Fahri.

Sementara, masyarakat tidak tahu apa dasar pemilihan panelis tersebut lantaran saat ini panelis dipilih ketika ‘diujung’ momen debat.

“Padahal harusnya panelis itu digodok dari awal. Ngapain saja KPU sudah 4-5 tahun ini? Kan harusnya begitu SK keluar, dia langsung kerja. Siapin, UU-nya, sudah ada kok. UU kan 2017, harusnya begitu ada UU langsung mulai kerja,” jelasnya.

Politisi PKS ini juga menuding, sejak awal KPU tidak mempersiapkan panelis debat. Imbasnya KPU hanya ‘mencomot’ saja dan lantas menjadi kontroversi.

“Akhirnya peran panelis dihilangkan, jadilah ini nanti kayak cerdas cermat. Kalau di kampung saya cerdas tangkas. Sejak SMP saya sudah cerdas tangkas. Masa mau jadi presiden cerdas tangkas lagi?” pungkas Fahri.

Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak lima kali. Debat putaran pertama rencananya digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 mendatang. Sedangkan tema yang diangkat, adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat pertama akan disiarkan empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

 

via Fahri Hamzah Kritik KPU Terkait Pencoretan Dua Nama Panelis Debat Pilpres

credit by #913

Kubu Prabowo-Sandiaga diancam Moeldoko, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma’ruf Amin. Karena Moeldoko melihat skenario sistematis memobilisasi masyarakat untuk tidak percaya pemerintah dan KPU di Pilpres 2019. Dan dia mengancam, minta supaya cara seperti itu segera dihentikan kubu Prabowo-Sandiaga.

Menanggapi ancaman itu, Jubir Prabowo-Sandiaga, Ferry Juliantono mengaku tidak goyah. Dia bahkan menuding balik, petahana menggunakan kekuasaan untuk dapat memenangkan Pilpres 2019.

“Kita juga nggak main-main kalau petahana pakai kekuasaannya,” ujar Ferry saat dihubungi, Selasa (8/1).

Menurut Ferry, netralitas KPU memang perlu dikritisi. Karena, soal keputusan bocoran pertanyaan saat debat perdana dinilai kontroversial dan menguntungkan satu pihak.

Ditegaskan Waketum Gerindra, kubu Prabowo-Sandi akan mengikuti aturan main KPU. Asalkan, KPU bisa memegang teguh norma adil, transparan dan netral.

“Mengenai soal netralitas KPU, semua pihak termasuk pak Prabowo dan Sandi serta badan pemenangan nasional ingin hal tersebut dipegang teguh, kitapun siap mendukung cuma kami juga menyoroti perencanaan KPU saat ini baik yang menyangkut soal debat yang kontroversial,” ungkap Ferry.

Sebelumnya, Moeldoko mencium ada upaya sistematis untuk memobilisasi supaya muncul masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

“Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya adalah memunculkan ketidak percayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu, ini sudah jelas,” ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

Kemudian, Moeldoko memberi peringatan pada oposisi. Dia meminta supaya kubu Prabowo jangan memainkan isu tersebut.

“Kita sudah punya catatan, jangan main-main, jangan main-main. Kemarin Saya bilangin lanjutkan permainan itu, saya akan mainkan juga,” kata Moeldoko.

Pernyataan Moeldoko mengenai mobilisasi masyarakat itu hoax, sepertinya itu hanya ungkapan kegelisahan dan ketakutan dari kubu petahana. Selama ini Prabowo-Sandi dalam setiap kunjungan selalu ramai disambut ribuan masyarakat dari berbagai lapisan yang antusias ingin menemuinya.

Sementara, dari kubu petahana justru terlihat sepi dari sambutan masyarakat. Sepertinya masyarakat kini sudah mulai menyadari dan muak akan rezim saat ini.

via Meski Diancam Moeldoko, Kubu Prabowo Tak Akan Goyah

credit by #913

Dalam diskusi bertema ‘Membaca Masa Depan : Seperti Apa Indonesia Jika Jokowi atau Prabowo Terpilih?’ yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2019). Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan kebebasan sipil masyarakat Indonesia terancam apabila Prabowo-Sandiaga menang di Pilpres 2019 mendatang.

Pernyataan itu, menurut Boni didasarkan pada sintesis dalam kiprah dan narasi kampanye Prabowo-Sandiaga ‎hingga Desember 2018 serta dukungan ormas garis keras.

“Kebebasan sipil adalah ancaman. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, kebebasan berserikat, dan sebagainya akan dalam ancaman serius,” kata Boni.

Adapun Boni memprediksi hal tersebut berdasarkan hasil analisa LPI dengan menggunakan metode kualitatif sederhana. Dikatakan Boni, kebebasan pers sudah mulai terancam saat adanya boikot terhadap media massa oleh kubu Prabowo-Sandi.

“Aksi boikot media yang dilakukan tim Prabowo-Sandi karena tidak memberitakan kegiatan reuni 212 sesuai kehendak mereka adalah preseden buruk. Mereka ingin menjiplak metode kampanye Trump yang menuding lima media besar sebagai media abal-abal dan sesat,” jelasnya.

Diketahui, momen bersejarah Reuni 212 lalu dihadiri oleh 13,4 juta umat muslim di Tanah Air termasuk kaum disabilitas. Namun, momen bersejarah tersebut tidak ada media nasional yang mau meliput dan menayangkan acara Reuni 212.

Hal inilah  yang sangat disesalkan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Media nasional seolah buta dan tuli dengan adanya acara tersebut.

Prabowo tegas menyinggung sikap pers yang menurutnya berat sebelah dan mempermasalahkan tidak adanya media yang menurutnya jujur meliput gerakan umat ini.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menilai, atas dasar ini sikap media sudah tidak lagi objektif saat ini dan justru banyak memanipulasi masyarakat dengan cerita-cerita yang dikemas melalui berita yang sebagian besar tidak benar.

“Media kondang, media dengan nama besar, media yang mengatakan dirinya objektif dan bertanggung jawab justru mereka jadi bagian usaha memanipulasi demokrasi,” jelas Prabowo.

Apakah dengan dasar itu Prabowo bisa dikatakan mengancam kebebasan sipil masyarakat Indonesia? Hanya masyarakat yang bisa menilai.

Kemudian menurut pandangan Boni, dukungan dari ormas garis keras seperti HTI dan FPI bisa memicu keresahan kolektif di tengah-tengah masyarakat. Karena, ada praktik-praktik intoleransi dari ormas-ormas yang mendukung Prabowo-Sandi.

“‎Dukungan HTI, FPI, dan ormas-ormas garis keras membentuk keresahan kolektif di tengah masyarakat terkait maraknya praktek intoleransi dan persekusi yang dilakukan oleh ormas garis keras selama ini,” ujar Boni.

Selama ini FPI selalu menjadi yang terdepan dalam membantu penanganan korban gempa dan tsunami. Dari mulai menyalurkan makanan, minuman, obat-obatan, pakaian dan lain-lain, FPI juga ikut bergabung bersama warga mencari jenazah korban gempa dan tsunami.

Itulah sebagian contoh kecil apa yang dilakukan FPI dalam hal kemanusiaan. Lantas, apakah hal itu disebut membuat keresahan? Justru rezim saat inilah yang sudah banyak membuat keresahan di masyarakat dengan berbagai tindakan  intoleransi dan persekusi kepada ulama. Sebagai contoh kasus persekusi yang dialami Ustad Abdul Somad di Bali, yang hingga kini tidak ada kejelasannya.

Masih banyak kejadian yang melanggar hukum yang lain tetapi hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lalu dimanakah Keadilan? Sekali lagi, biarkan masyarakat yang menilai.

 

via Boni Hargens Fitnah Prabowo Terkait Kebebasan Dan Otoriter

credit by #913

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memiliki tradisi literasi tinggi dan banyak membaca. Hal tersebut dikatakan Dahnil Anzar Simanjuntak, Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, merasa geli lantaran Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut Prabowo memakai pendekatan creative destruction. Dahnil lantas meminta Ace membaca ulang teori itu.

“Jadi, saya mafhum bila Mas Ace geli, karena memang tradisi Pak Prabowo itu tradisi literasi tinggi, jadi kaya narasi. Saran saya, sahabat saya, Ace, perlu membaca ulang teori tersebut, karena tradisi Pak Prabowo adalah tradisi literasi tinggi, banyak membaca, dan kami selalu ditantang beliau untuk berdebat dengan kekayaan khazanah literasi tersebut,” kata Dahnil kepada wartawan, Sabtu (5/1/2019).

“Yang saya yakin kesempatan dialog intens terkait bacaan buku jarang didapat sahabat saya, Ace, bersama Pak Jokowi,” lanjut Dahnil.

Kemudian, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menjelaskan alasan Prabowo Subianto memakai pendekatan creative destruction yang dikembangkan Joseph Schumpeter (1883-1950) ini. Berikut penjelasan Dahnil terkait Prabowo yang memakai pendekatan creative destruction:

Betul Pak Prabowo menggunakan pendekatan Creative Destruction nanti ketika memimpin Indonesia, mengapa?

Karena kerusakan-kerusakan pembangunan yang ditinggalkan Pemerintahan Jokowi sangat berat, mulai dari Hutang yang menumpuk, warisan potensi perpecahan antar kelompok sehingga antar kelompok saling curiga, kerusakan hukum karena politisasi hukum, ekonomi yang salah urus karena rezim impor yang masih bercokol dan hilangnya martabat bangsa, lemahnya fundamental ekonomi, korupsi yang masuk pada stadium 4, tenaga kerja asing menguasai negeri, anak-anak negeri yang kehilangan masa depannya karena tingginya tingkat stunting, kesenjangan ekonomi yang masih tinggi.

Jadi, Mas Prabowo dan Sandi sadar betul warisan yang akan mereka terima kondisinya seperti itu, maka kekuatan Inovasi seperti yang dijelaskan Schumpeter melalui teori Creative Destruction, dibarengi dengan kepemimpinan yang memimpin, yakni kepemimpinan yang berani membuat keputusan benar dan tidak takut dengan intervensi kekuatan modal dan elit politik yang memiliki vested interest (kepentingan golongan dan pribadi) harus diterapkan. Jadi, jalan pembangunan yang akan dilakukan oleh Mas Prabowo dan Bang Sandi adalah kombinasi kekuatan Inovasi dan kepemimpinan yang kuat karena mereka diwarisi kondisi Indonesia yang salah urus selama kepemimpinan saat ini.

Sebelumnya, dikatakan Ace, Dahnil salah kaprah mengenai konsep creative destruction. Dahnil disebut sudah memelintir makna creative destruction.

“Saya geli dengar pernyataan Dahnil Azar Simanjuntak menyatakan bahwa selama ini Prabowo menggunakan teori ‘creative destruction’ dari ekonom Austria Joseph A.Schumpeter dalam kampanyenya. Bahasa anak muda saat ini sok tahu, sok akademis, tapi keliru. Dahnil tak menyebut konsep itu berasal dari karya klasik Schumpeter bertajuk ‘Capitalism, Socialism, & Democracy’, yang terbit pada 1942. Meski begitu, Dahnil telah memelintir makna ‘creative destruction’ dari aslinya,” kata Ace kepada wartawan, Sabtu (5/1/2019).

Terkadang memang sulit untuk dapat menerima literasi yang tinggi dari seseorang. Dibutuhkan kemampuan yang setara untuk dapat memahaminya. Dan Prabowo Subianto adalah seorang yang memiliki tradisi literasi tinggi dan banyak membaca.

via Dahnil: Prabowo Subianto Memiliki Tradisi Literasi Tinggi Dan Banyak Membaca

credit by #913

Imbas dari pengusiran Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Depok, Supian Suri yang dilakukan langsung oleh Kepala DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo membuat Jerry Massie Pengamat Politik Indonesian Public Institut (IPI) angkat bicara.

Menurut Jerry, ini pejabat kurang beretika. Sikap arogan dan otoriter dipertontonkan oleh seorang ketua DPRD dengan melakukan pengusiran Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Depok keluar ruangan pada saat sidang Rapat Paripurna.

“Harusnya ada kesantunan dan kesopanan dari pejabat publik. Mengusir seseorang itu harus ada alasan,” ujar Jerry Massie Pengamat Politik Indonesian Public Institut (IPI), Kamis (3/1/2019).

Jerry menilai, sebagai seorang pejabat, ketua DPRD Depok itu perlu dibina akan tata krama. Dia kan duduk sebagai wakil rakyat. Yang dia usir itu seorang birokrat atau eksekutif dan bagian dari legislatif. Seharusnya keduanya dapat bersinergi, bukan malah mengusir.

“Ini contoh pemimpin aneh bin ajaib tak pantas dipilih lagi. Harusnya dia menjadi teladan yang baik. Apa susah ngomong baik-baik,” kata Jerry.

Jerry juga mengatakan, komunikasi antara verbal dan non verbal perlu dilakukan agar ke depan antara keduanya dapat sinkron dan tidak ada conflict of interest.

Terlebih lagi, diduga ada masalah titip menitip perlu dihilangkan supaya pemerintahan dapat berjalan baik. Ini kan bagian abuse of power penyalahgunaan wewenang.

“Kan ada Baperjakat dan fit and proper serta lelang jabatan maupun kebijakan politis walikota,” pungkas Jerry.

Sebelumnya, pada pembukaan masa Sidang di Kantor DPRD Depok, pengusiran Supian Suri selaku Kepala BKPSDM terjadi karena kekecewaan Ketua DPRD Kota Depok atas mutasi pejabat lingkungan pemerintah Depok pada akhir tahun kemarin.

Dirinya protes promosi dan mutasi yang melibatkan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Depok dilakukan tanpa prosedural.

“Saya kecewa! Tanpa prosedur yang jelas lakukan mutasi. Sampaikan ke Wali Kota. Silakan anda keluar,” katanya saat Sidang Paripurna pembukaan masa Sidang ke II diaula rapat Kota Kembang Depok (3/1).

Namun demikian, Ketua DPRD Depok sebelumnya diketahui memberikan ‘titipan’ supaya dua nama titipan tersebut bisa di promosikan jabatannya, tetapi lantaran promosinya itu tidak diakomodir, Ketua DPRD merasa kecewa dan mengusir Kepala BPKSDM tersebut. Adapun titipan dua nama itu diberikan dua minggu sebelum adanya mutasi di Pemkot Depok.

via Terkait Pengusiran Kepala BKPSDM Kota Depok, Ini Kata Pengamat Politik IPI

credit by #913

Pada Pilpres 2019 kali ini akan menggelar debat sebanyak 5 kali sesuai aturan dari komisi pemiliha umum (KPU). Untuk debat putaran pertama akan digelar pada Kamis, 17 Januari 2019 mendatang dengan tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme.

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno menyimpan beberapa amunisi yang bakal digunakan pada sesi debat Capres-Cawapres putaran pertama pada 17 Januari mendatang. Salah satu yang bakal dimunculkan pihaknya yakni mengenai kasus penyiraman air keras Novel Baswedan yang tidak kunjung selesai.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kasus penyiraman air keras penyidik senior KPK Novel Baswedan merupakan pelanggaran yang paling disorot pada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dipastikan Dahnil, jika Prabowo dan Sandiaga terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024, maka akan langsung dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelesaikan kasus yang menyebabkan mata kanan Novel mengalami kerusakan sampai 60 persen.

“Apabila beliau berdua terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden ini akan menjadi salah satu perhatian khusus untuk bikin TGPF segera mungkin menyelesaikan kasus penyiraman, siapa pelaku apa motifnya,” ujar Dahnil di kawasan Meruya Raya, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (3/1/2018).

Dahnil mengatakan, kubu Prabowo menilai pihak kepolisian lambat menemukan pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

Adapun kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017. Hal itu akan jadi salah satu isu pelanggaran yang menjadi pegangan bagi Prabowo-Sandiaga untuk menyerang Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi-Maruf Amin pada sesi debat pertama nanti.

Selain itu, Dahnil menyebut masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat kepemimpinan Jokowi tetapi sampai sekarang belum juga terselesaikan.

“Di era Jokowi pelanggaran HAM terhadap aparat penegak hukum ini menurut saya lebih tragis, bukan hanya pelanggaran HAM yang dirasa masyarakat biasa tapi juga orang-orang yang berusaha bekerja untuk keadilan,” jelasnya.

Namun demikian, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini memastikan tidak akan turut mengajak Novel berdiskusi sebelum debat. Dahnil mengklaim pihaknya sudah mempunyai beberapa data dan fakta yang terkait dengan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan.

“Kita akan dalam posisi misalnya memenuhi tuntutan kawan-kawan masyarakat sipil kemudian Novel sendiri terkait TGPF karena kami yakin kalau TGPF ini dibentuk kasus itu akan segera selesai,” pungkasnya.

Sementara itu, dengan ketidakpastian hukum terhadap kasus Novel Baswedan maka hal ini bisa dijadikan amunisi bagi Prabowo untuk melawan petahana dalam sesi debat putaran pertama.

via Kasus Novel Baswedan Akan Dijadikan Amunisi Prabowo Pada Debat Perdana

credit by #913

Ketua Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Mohamad Taufik, mengemukakan  Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ingin mengubah anggapan terkait Jawa Tengah adalah basis pendukung PDI-Perjuangan dan partai-partai pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Rabu (2/1/2019).

Ditegaskan Taufik, timnya akan merubah Jawa Tengah menjadi basis pendukung Prabowo-Sandi. “Stigma itu mau kami ubah di 2019. Stigma Jawa Tengah adalah kandang banteng akan kami ubah jadi tumbuhnya lumbung PaDi alias Prabowo-Sandi,” ujar Taufik.

Menurut Taufik, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, termasuk juga merebut suara dari masyarakat Jawa Tengah. Kemudian, Taufik memberikan contoh di Pilkada 2017 lalu.

Ia mengungkapkan, dalam Pilkada 2017, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sempat dianggap remeh bahkan diprediksi tidak akan lolos putaran pertama.

Tetapi, justru pasangan Anies-Sandi yang jadi pemenang Pilkada 2017 sehingga berhak menduduki posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. “Yang penting jangan pernah lelah konsolidasi dan turun ke bawah saja,” ujar Taufik.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini mengatakan, untuk bisa merebut dukungan itu, maka timnya mendirikan posko di beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti di Solo Raya atau Karanganyar, Pekalongan, Semarang, dan Kendal.

Adapun calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno sudah meresmikan keempat posko tersebut secara bersamaan. Menurut Taufik, di posko-posko tersebut nantinya akan ada pelatihan untuk relawan. Contohnya, pelatihan untuk mendekati masyarakat di desa-desa.

“Karena kami menggarapnya itu desa. Jadi tim dari Seknas nanti akan turun ke desa-desa,” ucapnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno meresmikan posko pemenangan Prabowo-Sandi di Jawa tengah pada Minggu (30/12/2018) lalu. Posko yang diberi nama Posko Sekretariat Nasional Solo Raya itu terletak di Jalan Adi Soemarmo, Klodran, Colomadu, Karanganyar.

“Ini merupakan satu inisiasi dari Seknas (Sekretariat Nasional) pusat yang dipimpin oleh Mohamad Taufik yang akan membantu koordinasi dan mobilisasi gerak juang,” ujar Sandiaga Uno melalui keterangan tertulisnya, Minggu (30/12/2018).

“Posko tersebut berlokasi di Karanganyar karena dinilai dekat dengan wilayah lain di Jawa Tengah,” tambah mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini.

Dengan pembuatan posko tersebut, diharapkan bisa membantu koordinasi kegiatan kampanye di Jawa Tengah.

“Mudah-mudahan ini menjadi tempat berkumpul dari para relawan yang bisa berkoordinasi untuk menjangkau wilayah perdesaan menyampaikan pesan dari Prabowo-Sandi,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Raja Juli Antoni, mengatakan bahwa adanya posko Prabowo-Sandi di Jawa tengah bukanlah ancaman bagi timnya.

“Bahkan kalau posko ( Prabowo-Sandiaga) itu di samping rumah Pak Jokowi, so what? Kami sama sekali tidak gentar,” kata Raja Juli Antoni ketika dihubungi, Senin (31/12/2018), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sekjen PSI ini meyakini jika keberadaan posko itu tidak dapat menentukan kemenangan untuk Prabowo-Sandi. Pasalnya, ia tahu kalau Provinsi Jawa Tengah merupakan basis bagi pendukung Jokowi.

“Jadi sekali lagi saya kira tidak akan memiliki signifikansi yang besar atas pendirian posko itu,” tutur Raja.

Lebih lanjut, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Aria Bima berpendapat, pemindahan markas Prabowo-Sandi di Jateng adalah psywar untuk memecah konsentrasi pemenangan di Jatim dan Jabar.

“Itu hanya psywar saja, kita tidak mempersoalkannya,” jelasnya, Senin (24/12/2018).

Menurutnya, BPN Prabowo-Sandi hanya ingin memecah konsentrasi Jokowi-Ma’ruf yang tengah berusaha meraup suara penuh dari Jabar dan Jatim.

“Kami sudah memetakan dia (kubu sebelah) bermain pemindahan markas, wong sebenarnya sudah tahu kulitnya Jateng itu apa kok,” katanya.

“Tetapi terima kasih deh, saya jadi lebih enak kerjanya karena dia seakan mencambuk kader banteng dan kader hijau, biru, kuning serta putih untuk bergerak lebih keras di lapangan,” lanjutnya.

Sementara itu, dengan diresmikannya keempat posko seknas Prabowo-Sandi maka tim seknas akan turun ke desa-desa dengan harapan pesan Prabowo-Sandi dapat menjangkau wilayah perdesaan.

via Usai Peresmian Keempat Posko, Tim Seknas Akan Turun Ke Desa-Desa Sampaikan Pesan Prabowo-Sandi

credit by #913

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Maruf Amin, Budiman Sudjatmiko sempat menyebut pidato Prabowo tidak cocok untuk generasi muda.

Ferdinand Hutahaean, Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai, Budiman Sudjatmiko hanya mampu berkoar-koar tanpa paham dengan kondisi bangsa.

Budiman yang menjabat sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin dinilai tidak paham dengan data-data yang disampaikan oleh Prabowo terkait dengan kondisi Indonesia di masa depan. Ferdinand juga menduga kalau Budiman tidak paham dengan apa yang dibicarakannya.

“Pernyataan Budiman Sudjatmiko justru menunjukkan dia tidak paham sama sekali kondisi bangsa kita. Budiman bukan cuma tak menguasai data, tapi juga tak mengerti apa yang dibicarakannya,” ujar Ferdinand, Rabu (2/1/2018).

Adapun pernyataan Ferdinand itu diperkuat oleh data resmi yang menunjukkan jika cadangan minyak di Indonesia tidak cukup untuk jangka waktu puluhan tahun. Sebab itu, menurutnya Budiman jarang membaca yang berhubungan dengan data-data semacam itu melainkan hanya sibuk membaca buku berbau komunisme.

“Budiman mungkin kebanyakan baca buku berbau kiri alias komunisme sehingga tidak tahu bahwa data resmi cadangan minyak kita memang hanya tinggal 3 miliaran barel, yang bila mengikuti kemampuan lifting kita, maka 10-11 tahun lagi akan habis,” katanya.

Kemudian, Ferdinand juga menuding kalau mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik itu tidak mempunyai pengetahuan soal krisis air pada 2025 yang sempat disampaikan Prabowo.

“Potensi krisis air bersih di Indonesia memang bisa terjadi karena sejauh ini sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang sering mengalami kekeringan serta kekurangan air bersih,’ ujarnya.

Kepada Budiman, politisi Demokrat ini meminta untuk lebih banyak belajar terkait kondisi bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dia juga menegaskan kalau Prabowo bukan sedang menebar ketakutan, akan tetapi tengah membeberkan fakta dan mencari solusinya.

“Budiman sebaiknya banyak belajar dan melihat kondisi bangsa secara real sebelum koar-koar. Prabowo tidak sedang menyebar ketakutan, tapi sedang menyampaikan fakta agar kita mencari jalan keluar dari masalah itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Budiman Sudjatmiko, Juru Bicara kubu Capres dan Cawapres, Jokowi – Maruf Amin, menilai pernyataan Capres Prabowo Subianto mengenai Indonesia krisis air dan 100 persen mengimpor BBM tahun 2025 tidak relevan.

Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik itu menyatakan, pernyataan itu menunjukkan Prabowo hanya membaca buku-buku zaman dulu alias jadul.

“Semua retorika Pak Prabowo sungguh-sungguh mewakili masa lalu yang ketakutan melihat masa depan. Ini tidak baik untuk generasi muda, hanya baik untuk generasi kuda (tunggangan),” katanya.

Sementara itu, sebelum kita membuat suatu pernyataan hendaklah kita memiliki, memahami dan menguasi pengetahuan tersebut. Itu sebab kenapa kita harus banyak belajar agar tidak seperti tong kosong nyaring bunyinya.

via BPN Prabowo: Budiman Sebaiknya Banyak Belajar Dan Lihat Kondisi Bangsa Secara Real Sebelum Koar-Koar

credit by #913